BANDUNG BARAT – Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat menyoroti sejumlah program prioritas Perangkat Daerah (PD), khususnya terkait penanganan persoalan sampah dan percepatan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Hal tersebut menjadi perhatian dalam pembahasan bersama sejumlah PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat, Pither Tjuandys, mengatakan bahwa pembahasan tersebut melibatkan Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Lingkungan Hidup, serta Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. Masing-masing PD menyampaikan rencana program yang akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian serius Komisi III adalah penanganan sampah. Menurut Pither, volume sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bandung Barat mencapai sekitar 800 ton per hari. Namun, jumlah sampah yang dapat tertangani baru sekitar 150 ton.
“Ini menjadi persoalan besar. Sampah inilah yang perlu kita berikan penegasan kepada dinas bahwa harus serius mengatasi sampah. Kenapa? Kita memproduksi 800 ton per hari, hanya bisa tertangani 150 ton. Sisanya ke mana?” ujar Pither.
Ia menilai, kondisi tersebut perlu segera mendapatkan solusi agar sampah tidak berakhir dengan cara dibakar oleh masyarakat di desa maupun dibuang sembarangan hingga menimbulkan persoalan lingkungan.
Untuk mendukung penanganan persoalan tersebut, pemerintah daerah telah menganggarkan Rp10 miliar pada tahun 2027 untuk kebutuhan pembebasan lahan. Komisi III DPRD KBB mendorong agar rencana tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius dan direalisasikan sesuai perencanaan.
Selain persoalan sampah, Komisi III juga memberikan perhatian terhadap pelaksanaan program perbaikan RTLH yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah.
Pither menyampaikan bahwa berdasarkan target program yang mengacu pada RPJMD, perbaikan RTLH pada tahun 2027 ditargetkan mencapai 900 unit. Namun, hingga saat ini realisasi yang tercatat baru mencapai 327 unit.
“Ini juga kita tegaskan bahwa RTLH harus benar-benar serius sesuai dengan program Bupati atau RPJMD. Target tahun 2027 adalah 900 unit, tapi sekarang baru ada 327 unit. Maka ini perlu menjadi perhatian, termasuk penambahan agar bisa tercapai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu,” tegasnya.
Komisi III DPRD KBB berharap seluruh PD dapat mengoptimalkan perencanaan dan pelaksanaan program sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, program pembangunan daerah tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
