BANDUNG BARAT – DPRD Kabupaten Bandung Barat mendorong agar keberadaan pasar modern di wilayah Bandung Barat dapat berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan.
Pimpinan DPRD KBB, Asep Dedi, mengatakan perubahan Perda tersebut diharapkan mampu menghadirkan pengaturan yang lebih berpihak kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pedagang tradisional.
Menurutnya, pengaturan pasar modern, termasuk minimarket, perlu memperhatikan keberadaan dan penentuan titik lokasi usaha agar tidak menimbulkan persaingan yang merugikan warung tradisional maupun UMKM di lingkungan sekitarnya.
“Harus ada kesinambungan kerja sama. Sekalipun pasar modern berada di suatu wilayah, keberadaannya diharapkan bisa berkolaborasi dan bersinergi dengan UMKM setempat,” ujarnya.
Asep Dedi menegaskan, keberadaan pasar modern tidak semestinya hanya berorientasi pada perkembangan bisnis, tetapi juga perlu memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat di Kabupaten Bandung Barat. Salah satu upaya yang perlu didorong adalah keterlibatan pasar modern dalam memasarkan produk-produk UMKM lokal.
Ia berharap minimarket yang beroperasi di Kabupaten Bandung Barat dapat mengakomodasi produk-produk hasil usaha masyarakat setempat untuk dipasarkan melalui jaringan penjualan mereka. Dengan demikian, produk lokal memiliki kesempatan lebih luas untuk dikenal masyarakat sekaligus memperluas jangkauan pemasaran UMKM.
“Dengan demikian, produktivitas dan perkembangan usaha UMKM bisa semakin meningkat melalui kerja sama dengan pasar-pasar modern,” ungkapnya.
Dalam materi Raperda perubahan tersebut, terdapat sejumlah penyesuaian ketentuan yang berkaitan dengan penataan dan pembinaan pasar rakyat maupun toko swalayan. Salah satunya mengenai persyaratan pendirian pasar rakyat yang dikelola swasta, dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kemitraan dengan UMKM lokal, penyerapan tenaga kerja lokal, serta dampak keberadaan usaha terhadap pasar yang telah lebih dahulu beroperasi.
Selain itu, pengaturan waktu pelayanan toko swalayan juga menjadi bagian dari materi perubahan. Dalam rancangan Pasal 40, toko swalayan selain minimarket diatur beroperasi pukul 10.00 hingga 22.00 WIB pada Senin sampai Jumat, serta hingga pukul 23.00 WIB pada Sabtu dan Minggu. Sementara minimarket diatur mulai pukul 08.00 hingga 22.00 WIB pada Senin sampai Jumat dan hingga pukul 23.00 WIB pada Sabtu dan Minggu. Ketentuan khusus juga disiapkan untuk hari besar keagamaan, hari libur nasional, serta minimarket yang mengajukan operasional selama 24 jam pada lokasi tertentu dengan persetujuan Bupati.
Materi perubahan lainnya mencakup penyesuaian perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah Daerah juga diwajibkan memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi pendaftaran perizinan tanpa biaya bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang berada di dalam pasar rakyat. Bahkan, penyelenggaraan usaha minimarket dalam rancangan tersebut diutamakan bagi pelaku usaha kecil dan menengah setempat.
Dari sisi pengawasan, Raperda tersebut mengatur pengawasan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan kewenangannya. Selain itu, disiapkan pula mekanisme sanksi administratif bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan, mulai dari teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga pembekuan atau pencabutan perizinan berusaha.
Melalui perubahan Perda ini, DPRD KBB berharap tercipta keseimbangan antara pertumbuhan pasar modern, keberlangsungan pasar rakyat dan warung tradisional, serta penguatan UMKM lokal. Dengan demikian, perkembangan sektor perdagangan di Kabupaten Bandung Barat tidak hanya memberikan ruang bagi pelaku usaha besar, tetapi juga mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.
