Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar rapat bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB untuk membahas rencana perubahan anggaran Tahun Anggaran 2026. Salah satu fokus pembahasan yakni persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2027.
Ketua Komisi I DPRD KBB Sandi Supyandi mengatakan, dalam rapat tersebut pihaknya bersama DPMD telah memetakan sebanyak 112 desa yang akan melaksanakan Pilkades pada 2027. Persiapan dilakukan lebih awal, termasuk dari sisi perencanaan dan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan.
“Ini sudah melaksanakan rapat dengan DPMD. Kita sudah memetakan untuk 112 desa yang akan melaksanakan Pilkades di tahun 2027, dan kita juga sudah berhitung mempersiapkan perencanaannya terlebih dahulu. Untuk yang pertama dari segi regulasi,” ujar Sandi.
Selain regulasi, pembahasan juga mencakup rencana penerapan pemilihan secara digital. Menurut Sandi, skema tersebut dipersiapkan untuk diterapkan pada 112 desa yang akan melaksanakan Pilkades, dengan konsep satu tempat pemungutan suara (TPS) melaksanakan pemilihan secara digital.
“Untuk mempersiapkan bahwa pemilihan yang akan dilaksanakan secara digital ini di 112 desa kemarin dipersiapkan satu TPS, satu TPS itu satu yang akan melaksanakan pemilihan secara digitalisasi,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPMD KBB Dudi Supriadi mengatakan,
pembahasan bersama Komisi I DPRD KBB juga menjadi bagian dari persiapan perubahan anggaran 2026. Sejumlah kebutuhan untuk Pilkades serentak 2027 mulai disiapkan, mulai dari penyusunan regulasi hingga sosialisasi agar pelaksanaan Pilkades berjalan dengan baik.
“Hari ini kami telah melaksanakan diskusi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat, berkaitan dengan Rencana Perubahan Anggaran Tahun 2026. Dan ada beberapa penekanan untuk perubahan anggaran ini yakni berkaitan dengan persiapan Pilkades serentak tahun 2027, yang mana memang kita harus menyiapkan semaksimal mungkin supaya nanti Pemilihan Kepala Desa tahun serentak tahun 2027 berjalan dengan sukses tanpa ekses,” ujar Dudi.
Selain persiapan Pilkades, DPMD juga menyampaikan adanya sejumlah kegiatan yang sebelumnya belum teranggarkan dan perlu dimasukkan dalam perubahan anggaran. Di antaranya berkaitan dengan proyek strategis nasional untuk mendukung manajemen pemerintahan desa serta Lembaga Adat Hukum Desa. Dudi berharap dukungan Komisi I dan DPRD KBB terhadap perencanaan anggaran DPMD dapat memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
“Kami ucapkan terima kasih atas dukungan dari Komisi I beserta jajaran dari DPRD Kabupaten Bandung Barat terhadap semua kegiatan-kegiatan atau perencanaan penganggaran di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat. Harapan kami apa-apa yang telah disepakati dan disetujui oleh Komisi I beserta jajaran DPRD Kabupaten Bandung Barat dapat kami laksanakan semaksimal mungkin dalam rangka pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Bandung Barat ini,” tutur Dudi.
