BANDUNG BARAT – Komisi II DPRD Kabupaten Bandung Barat menggelar rapat bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Dinas Perikanan dan Peternakan (Disnakan), serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), Kamis (8/10/2026).
Rapat tersebut membahas sinkronisasi program sekaligus memastikan berbagai program prioritas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma’mur, S.Ag., M.H., mengatakan pertemuan dengan tiga perangkat daerah tersebut dilakukan untuk memastikan program-program yang dijalankan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat.
“Jadi hari ini rapat dengan tiga dinas, memastikan program-program prioritas Bandung Barat harus benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat,” ujar Amung.
Dalam rapat bersama Disnakan, salah satu hal yang dibahas berkaitan dengan program yang dapat mendukung roda perekonomian masyarakat, khususnya melalui pemanfaatan dapur-dapur yang ada di Bandung Barat.
Amung menjelaskan, salah satu program yang dibahas adalah Jaring Pembina, yakni pengembangan budidaya ikan yang melibatkan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) dengan dukungan Balai Benih Ikan Bandung Barat (BBLI) dan Disnakan. Benih ikan disuplai oleh dinas, kemudian dikelola dan dipantau perkembangannya hingga nantinya hasil produksi dapat disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dapur.
“Disnakan memberikan gambaran bagaimana dapur-dapur yang ada di Bandung Barat bisa memberikan dampak positif terhadap roda perekonomian. Salah satunya dengan program Jaring Pembina, yaitu ikannya berkolaborasi dengan BBLI, Balai Benih Ikan Bandung Barat, disuplai oleh Dinas Perikanan, dikelola, dipantau perkembangannya sehingga nanti Pokdakan itu bisa menjual ke dapur,” jelasnya.
Sementara itu, bersama DKPP, Komisi II membahas upaya memperkuat ketahanan pangan, salah satunya melalui program Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT). Program tersebut dinilai penting untuk memastikan jaringan irigasi berfungsi dengan baik sehingga kebutuhan air bagi masyarakat dapat terpenuhi, khususnya ketika memasuki masa tanam.
“Dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, memastikan untuk ketahanan pangan, sehingga program-program untuk masyarakat, RJIT yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, bagus. Sehingga begitu masuk masa tanam, masyarakat bisa terairi dengan baik,” kata Amung.
Adapun dengan BKAD, pembahasan diarahkan pada sinkronisasi dan pengelolaan keuangan daerah. Komisi II menekankan pentingnya memastikan setiap program pemerintah dilaksanakan dengan pengelolaan keuangan yang baik serta sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“BKAD kita mengundang untuk sinkronisasi, memastikan keuangan daerah dikelola dengan baik sehingga program-program pemerintah harus benar-benar sesuai regulasi yang berlaku,” pungkasnya.
Melalui rapat tersebut, Komisi II DPRD KBB terus mendorong agar perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan secara selaras, tepat sasaran, serta memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat Kabupaten
