Bandung Barat – Warga di sekitar Pasar Cililin, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat (KBB), mengeluhkan bau sampah yang menyengat dari area pasar. Selain itu, warga juga mempertanyakan kejelasan pembebasan rumah yang telah dijanjikan pemerintah daerah sejak beberapa tahun lalu.
Menurutnya, tujuh rumah lainnya masih terbengkalai dan dalam kondisi rusak karena sudah lama ditinggalkan penghuninya. Bahkan sebagian bangunan terlihat hampir tertimbun sampah yang berasal dari area pasar.
“Rumah pas belakang Pasar Cililin satu rumah sudah dibeli Pemda waktu bupati sebelumnya sekitar Rp120 jutaan. Nah di 2005 kemarin warga protes terkait bau sampah yang menyengat, dulu sempat diakomodir sama Pak Riki Kadis Indag, kebijakan sementara hanya untuk sewa rumah saja dianggarkan Rp9 juta per tahun Selasa (12/5/2026),” ujarnya.
Saat itu, kata dia, warga diminta mengosongkan rumah dan mencari tempat tinggal lain dengan biaya kontrak yang ditanggung pemerintah melalui Disperindag KBB. Kesepakatan tersebut dilakukan sambil menunggu proses pembebasan rumah oleh pemerintah daerah.
Namun hingga kini warga mengaku belum mendapatkan kepastian terkait pembebasan rumah maupun kelanjutan bantuan sewa. Mereka juga mengeluhkan biaya kontrakan yang terus meningkat, sedangkan bantuan yang diberikan pemerintah tetap sebesar Rp9 juta per tahun.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD KBB, Amung Ma’mur, mengatakan pihaknya akan mendorong percepatan penyelesaian persoalan tersebut.
“Karena administrasi saja. Administrasi yang perlu diperbaiki secepatnya diselesaikan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sehingga kami Komisi II mendorong Indag dan Perkim tadi untuk secepatnya mudah-mudahan di perubahan 2026 masuk di perubahan untuk pembebasan dan administrasi yang lainnya,” kata Amung.
Ia menambahkan Komisi II akan meningkatkan fungsi pengawasan dan memastikan pemerintah daerah terus berupaya memperjuangkan hak warga sesuai regulasi yang berlaku.
