Bandung Barat – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan pertemuan resmi sekaligus silaturahmi dengan Ketua DPRD KBB. Pertemuan ini juga menjadi kesempatan pasca Lebaran untuk memperkuat kerjasama antar lembaga.
Ketua KPU KBB Ripqi Ahmad Sulaeman menyampaikan bahwa kunjungan tersebut bertujuan mempererat hubungan sekaligus membahas koordinasi kelembagaan, khususnya dengan DPRD melalui Komisi I.
“Kita sengaja hari ini memohon kepada pimpinan DPRD, melaksanakan audiensi silaturahmi, apalagi silaturahmi pasca lembaran kemarin kan, itu satu. Kemudian yang kedua, kita membicarakan soal sinergitas lembaga ya, karena kebetulan ketua DPRD ini kan koordinator komisi satu, sementara komisi satu itu adalah kemitraan dengan KPU,” ujarnya.
Selain itu, KPU KBB juga menyampaikan sejumlah poin penting terkait tahapan pemilu dan pilkada yang semakin mendekat.
“Kemudian nanti beriringan dengan tahapan pilkada yang juga sudah mendekati. Maka kita sampaikan kebutuhan ke depan. Pertama soal anggaran. Anggaran untuk non tahapan.Non tahapan yang memang kita diintruksikan oleh KPU RI, berkoordinasi dengan pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua juga, dikarenakan memang kan KPU di KBB ini sudah lama ya, dari mulai tahun 2008 sampai sekarang fasilitas kantor dan status kantor kita masih kontrak ” lanjutnya.
Kondisi tersebut turut menjadi perhatian dalam audiensi, terutama terkait kebutuhan kantor yang lebih layak dan representatif.
“Keinginan kita ke depan, KPU memiliki kantor sendiri, atau sebelum KPU memiliki kantor sendiri, barangkali ada aset daerah atau gedung pemerintah yang bisa dipinjam pakaikan ke KPU Kabupaten Bandung Barat, supaya nanti kita menjalani masuk tahapan pemilu di tahun berikutnya. Ini sudah memiliki kantor yang representatif,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi menilai KPU merupakan institusi vital yang membutuhkan dukungan, khususnya dalam hal fasilitas kerja yang memadai.
“KPU adalah salah satu institusi yang sangat vital sebenarnya di Bandung Barat. Mengingat kondisi Bandung Barat ini kan kantornya itu masih belum representatif. Karena masih ngontrak, gedungnya juga banyak yang pada bocor. Sementara KPU itu kan banyak sekali data-data yang penting untuk bisa diamankan, tempatnya tidak representatif, dikhawatirkan ini jadi permasalahan baru di Bandung Barat,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD akan mendorong agar pemerintah daerah dapat memberikan solusi terkait kebutuhan kantor bagi KPU KBB.
“Makanya audiensi dengan kita di DPRD agar bisa mengusulkan ke Pemerintah Daerah paling tidak dipikirkanlah agar punya tempat sendiri tanpa harus ngontrak, meskipun tidak terlalu besar tapi representatif tempatnya,” pungkasnya.
