Bandung Barat – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat menggelar rapat paripurna perdana pada tahun 2026 dengan agenda persetujuan penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan. Rapat tersebut berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Bandung Barat, Jalan Cijamil, Kecamatan Ngamprah, Jumat (30/1/2026).
Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Jaminan Ketenagakerjaan ini dilatarbelakangi masih banyaknya pekerja yang belum mendapatkan perlindungan asuransi ketenagakerjaan. Perlindungan tersebut mencakup pekerja formal maupun informal, mulai dari aparatur sipil negara (ASN) hingga pengemudi ojek.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) VII DPRD Kab. Bandung Barat, Nur Djulaeha, menjelaskan bahwa dalam Raperda tersebut pemerintah daerah akan menanggung iuran asuransi ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal.
“Termasuk di dalamnya sekitar 95 ribu pekerja rentan yang akan dibayarkan oleh pemerintah daerah, seperti petani, pengemudi ojek online, marbot, dan guru ngaji,” ujarnya.
Rapat paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, yang mewakili Bupati Jeje Ritchie Ismail. Ia mengapresiasi Raperda yang telah disusun DPRD karena dinilai mampu memperluas cakupan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.
“Melalui Raperda ini, pemerintah daerah berkomitmen untuk memperluas cakupan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal yang selama ini belum terlindungi secara optimal,” kata Asep.
Selain unsur pemerintah daerah, rapat paripurna juga disaksikan oleh mahasiswa Universitas Komputer Indonesia (Unikom) Bandung. Dosen mata kuliah Proses Legislasi Indonesia dan Analisis Pemerintahan Indonesia, Tatik Rahmawati, berharap kehadiran mahasiswa dapat memberikan pemahaman langsung mengenai proses legislasi.
“Kami berharap mahasiswa Ilmu Pemerintahan FISIP Unikom ke depannya dapat menjadi politisi dan pengambil kebijakan, baik di pemerintahan daerah maupun di tingkat pusat,” pungkasnya.
