Bandung Barat – DPRD Kabupaten Bandung Barat bersama Bupati Bandung Barat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna. Persetujuan bersama tersebut menjadi dasar pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah daerah pada tahun berjalan.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, mengatakan anggaran yang telah disahkan bersama DPRD akan difokuskan pada program-program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jadi RAPBD yang sudah disahkan bersama DPRD ini menjadi dasar kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dan program pemerintah Bandung Barat dalam tahun berjalan. Tentunya anggaran ini kita gunakan untuk melakukan program-program prioritas yang manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat, seperti perbaikan jalan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, juga untuk kesiapsiagaan kebencanaan, dan pastinya pelayanan publik,” ujar Jeje.
Ia menegaskan seluruh penggunaan anggaran telah melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan bersama DPRD.
“Tentunya anggaran ini juga kita gunakan sudah melalui mekanisme dan peraturan yang berlaku. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan yang melibatkan juga teman-teman di DPRD. Yang pastinya kita memastikan seluruh anggaran ini bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Mahdi, menegaskan pengawasan terhadap penggunaan anggaran merupakan salah satu fungsi utama DPRD sebagai representasi masyarakat.
“Itulah salah satu fungsi DPRD, harus mengawal terus, mengawasi anggaran-anggaran jangan sampai ada satu rupiah yang tidak termaksimalkan ke masyarakat. Karena bagaimanapun uang yang ada di pemerintah daerah itu adalah uang masyarakat. Makanya dewan sebagai wakil dari masyarakat harus berusaha terus untuk mengawal agar jangan sampai satu rupiah itu tidak terlaksana,” katanya.
Harapan serupa juga disampaikan warga Kabupaten Bandung Barat, Latief. Ia berharap setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat melalui pajak benar-benar digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan warga.
“Mengharapkan setiap rupiah yang kami bayarkan melalui pajak bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan warga Bandung Barat,” ujarnya.
Dengan disetujuinya Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah bersama DPRD berkomitmen memastikan setiap anggaran yang dikelola dapat dipertanggungjawabkan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.
