Ketua DPRD KBB Keukeuh Minta Bupati Segera Mengganti Sejumlah Kepala Dinas

Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Aa Umbara menilai, Pemda KBB harus segera mengganti sejumlah kepala dinas. Pasalnya, buruknya kinerja sejumlah dinas menjadi penyebab Pemda KBB kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Ini masalah mental dan kinerja saja. Jika opini WDP itu persoalan asset, kenapa sudah tiga tahun tetap seperti ini? Saat sidang paripurna saja ngobrol, apalagi di kantor yang tidak terpantau oleh dewan. Saya belum bisa sebutkan dinasnya, karena tim di dewan sedang melakukan kajian,” Papar Aa saat ditemui di Gedung Pemda KBB, Ngamprah, Rabu (3/6/2015).

Jika tahun ini tidak ada perbaikan di jajaran eksekutif, lanjutnya, dewan pesimis tahun depan KBB mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

“Yang perlu diperbaiki itu prilaku dan mentalitas, kadang yang kerja, tapi ada juga yang hanya main-main. Komitmennya, kita saling meningkatkan kinerja baik di legislatif mau eksekutif, kita kerja bareng,” paparnya.

Aa menilai predikat WTP bukan hanya persoalan gengsi dan lebel. Menurutnya, WTP merupakan bukti bahwa sistem administrasi di KBB sudah sempurna tanpa pengecualian.

“Idealnya kita sudah dapat WTP. Tapi ini juga ada keterkaitan dengan Pemda Kabupaten Bandung tentang penyerahan aset. Beberapa kali kita lakukan pertemuan ke induk tapi tidak ada hasilnya, padahal seharusnya Pemda yang menyerahkan ke kita. Kalau induk mendapat WTP ya kita akan protes,” paparnya

Dendi Ramdani

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *