SEKRETARIAT DPRD

PROFIL SEKRETARIAT DPRD KBB

I. PROFIL SEKRETARIAT DPRD   

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat dengan pembentukan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Kemudian telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Diberlakukannya tentang Tugas Pokok , Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan ketentuan umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

  1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
  3. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Bandung Barat.
  5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD.
  6. Alat kelengkapan DPRD adalah Kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  7. Sekretris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
  8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
  9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
  10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
  11. Satuan Organisasi Sekretariat DPRD adalah Satuan Organisasi Sekretariat DPRD yang terdiri dari Sekretaris DPRD, Bagian dan Sub Bagian.
  12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas , wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.
  13. Kelompok Pakar atau Tim ahli adalah Tenaga Ahli atau Pakar yang terhimpun dalam Kelompok Pakar atau Tim Ahli pada DPRD.

 

II. Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas  dan Tata Kerja Sekretariat 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung mempunyai kedudukan dan tugas sebagai berikut :

A. Kedudukan

  • Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  • Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.

B. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

C. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Adapun Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung terdiri atas :

  • Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
  4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
  • Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala,Bagian dan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas — tugas di bidang pengelolaan administrasi umum yang meliputi pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pelayanan humas serta keprotokolan Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bagian Umum mempunyai fungsi :

Penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD;

  1. Penyelenggaraan pengelolaan urusan ketatausahaan;
  2. Penyelenggaraan pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
  3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan humas dan keprotokolan;
  4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  5. Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pengelolaan administrasi umum Sekretariat DPRD.

Bagian Umum, membawahi :

  1. Sub Bagian Ketatausahaan;
  2. Sub Bagian Rumah Tangga;
  3. Sub Bagian Humas dan Protokol.
  • Bagian Persidangan

Bagian Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan mempunyai tugas pokok pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas — tugas di bidang pengkoordinasian pelayanan persidangan yang meliputi penyusunan program dan pelaporan DPRD, pelayanan rapat dan risalah serta pelayanan administrasi alat kelengkapan DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bagian Persidangan mempunyai fimgsi :

  1. Penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pelayanan persidangan;
  2. Penyelenggaraan pengelolaan urusan penyusunan program dan pelaporan;
  3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan pelayanan rapat dan risalah;
  4. Penyelenggaraan pengelolaan urusan pelayanan administrasi alat kelengkapan DPRD;
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  6. Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pelayanan persidangan.

Bagian Persidangan, membawahi :

  1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
  3. Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD.
  • Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Bagian Hukum dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas — tugas di bidang pelayanan hukum dan perundang­-undangan, yang meliputi pengolahan data, dokumentasi dan perpustakaan, pengkajian dan pengembangan hukum serta produk DPRD dan perundang‑undangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

  1. Penyelenggaraan pengelolaan urusan pengolahan data, dokumentasi dan perpustakaan;
  2. Penyelenggaraan pengelolaan urusan pengkajian dan pengembangan hukum;
  3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan produk DPRD dan perundang­undangan;
  4. Pelayanan fasilitasi materi hukum bagi kegiatan DPRD;
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  6. Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pelayanan hukum dan perundang-undangan.

Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahi :

  1. Sub Bagian Pengolahan Data, Dokumentasi dan Perpustakaan;
  2. Sub Bagian Pengkajian dan Produk Hukum DPRD;
  • Bagian Keuangan

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi anggaran, akuntansi dan verifikasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

  1. Penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pengelolaan administrasi keuangan;
  2. Penetapan pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD;
  3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan anggaran;
  4. Penyelenggaraan pengelolaan urusan akuntansi;
  5. Penyelenggaraan pengelolaan urusan verifikasi;
  6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  7. Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pengelolaan administrasi keuangan.

Bagian Keuangan, membawahi :

  1. Sub Bagian Anggaran;
  2. Sub Bagian Verifikasi.
  • Kelompok Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung terdiri dari :

  1. Umum :
  • Hal – hal yang menjadi tugas pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
  • Pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur staf pelayanan DPRD kegiatan taktis operasional dan teknis administratif diselenggarakan oleh Bagian dan Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing — masing;
  • Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta da1am menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya;
  • Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
  • Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
  1. Pelaporan :
  • Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya ber­pedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
  • Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya;
  • Sekretaris DPRD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas serta tepat pada waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

  1. Hal Mewakili
  • Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan, Sekretaris DPRD dapat menunjuk Kepala Bagian berdasarkan senioritas dan kepangkatannya atau sesuai dengan pembidangan tugasnya;
  1. Kepegawaian
  • Pejabat eselon II dan III Perangkat Daerah Kabupaten Bandung diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
  • Pejabat eselon IV Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
  1. Pembiayaan 

    Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.