KUNJUNGAN KERJA KOMISI II KABUPATEN SERANG

IMG_0102[1]

Kunjungan Kerja Komisi II DPRD Kabupaten Serang ke Kabupaten Bandung Barat  yang dilaksanakan pada tanggal 26  Agustus 2016 bertempat di Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bandung Barat. Rapat dihadiri oleh Ketua Fraksi Hanura KBB, Komisi II Kab. Serang, Kabid BPBD Bandung Barat serta Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat.

Rapat dipimpin oleh Ketua Fraksi Hanura, Eber NH Simbolon, SH yang menjelaskan tentang lingkungan internal di DPRD Kabupaten Bandung Barat. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada kordinator kunjungan Ir. H. Gembong R. Sumedi untuk menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan, yaitu untuk mengetahui bagaimana penanggulangan bencana di Kabupaten Bandung Barat.

Rapat Paripurna Masa Sidang ke II Rapat ke 9

IMG_0060[1]

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 24 Agustus 2016 yang bertempat di Grand Hotel Lembang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Yth. AA Umbara Sutisna, S.IP, didampingi oleh para Wakil ketua yaitu Wakil ketua DPRD I Yth. H. Sunarya Erawan, S.IP, Wakil Ketua DPRD II, Yth H. Hanes Lise, BSc.F, Wakil Ketua III, Yth. Samsul Ma’Arif S.Ag, dan Bupati Bandung Barat, dihadiri oleh para Anggota DPRD, Anggota Forkompimda, Para kepala SKPD, para Wartawan Media Cetak, Para Camat serta tamu undangan lainnya, dan Rapat Paripurna terbuka untuk umum.

Penyampaian laporan Hasil Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, yang di sampaikan oleh Yth. Ibu Euis Rosdinar selaku Ketua Pansus VIII. Yang melaporkan bahwa ada penambahan di pasal 14 yang berhubungan dengan masa berlaku KTP elektronik, pencetakan dokumen KTP elektronik, penertiban Akte catatan sipil dan pencatatan kelahiran maupun kematian yang tidak dipungut biaya.

IMG_0025[1]IMG_0037[1]

IMG_0051[1]

Selanjutnya penyampaian pandangan akhir Fraksi – Fraksi yang diwakili oleh Aep Nurdin, S.Ag M.Si selaku Ketua Forum Fraksi. Yang melaporkan bahwa seluruh Fraksi menyetujui agar Raperda Penyelenggaraan Administrasi ini menjadi Peraturan Daerah di Kabupaten Bandung Barat. Setelah di bacakan padangan akhir Fraksi – Fraksi, Drs. Asep Wahyu S,Ip selaku sekertaris DPRD membacakan Persetujuan Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Bandung Barat terhadap Raperda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Penyampaian Pandangan Bupati Terhadap 1 ( Satu ) Buah Raperda langsung di sampaikan oleh Bupati Bandung barat Yth. Bapak H. Abubakar. Pada dasar nya Bupati menyetujui adanya 1 ( Satu ) Buah Raperda Tersebut.

Agenda Rapat Paripurna Penetapan Raperda Administrasi Kependudukan ditutup oleh pembacaan doa dari Deni Setiawan.

IMG_0044[1]

Rapat Paripuna Istimewa Masa Sidang Ke II Rapat Ke – 8

DSCN8501[1]

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bandung Barat Masa Sidang ke II Rapat ke – 8 pada tanggal 16 Agustus 2016 yang bertempat di Grand Hotel Lembang dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Yth. AA Umbara Sutisna, S.IP, didampingi oleh para wakil ketua yaitu wakil ketua DPRD I Yth. H. Sunarya Erawan, S.IP, Wakil Ketua DPRD III, Yth. Samsul Ma’arif S. Ag, Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, dihadiri oleh para Anggota DPRD, Forkompimda, Para kepala SKPD, para Wartawan Media Cetak, Para Camat , Ormas / LSM / OKP, DAN PUSDIKTER, serta tamu undangan lainnya, dan Rapat Paripurna terbuka untuk umum.

Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Bandung Barat dimulai dengan sambutan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat Aa Umbara Sutisna, S,Ip yang berisi tentang ajakan renungan dan mengenang perjuangan para pahlawan. Ketua DPRD juga mengingatkan bahwa modal utama pemerintahan daerah adalah perekonomian dan jumlah penduduknya.

DSCN8502[1]

 

Setelah dibuka, selanjutnya mendengarkan pidato kenegaraan oleh Presiden RI, Ir. H. Joko Widodo. Isi Pidato kenegaraan diantarnya yaitu penyampaian bahwa pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok harus dilakukan guna memperkuat konektivitas nasional, Regulasi dan birokrasi yang sudah diperbaiki secara massif sehingga penerapan teknologi informasi dan telekomunikasi. Lalu paradigma pembangunan nasional yang diubah dari konsumtif menjadi produktif, serta penanganan di bidang terorisme.

Selain itu, Presiden RI juga menyampaikan fokus pemerintah pada tahun beriikutnya, yaitu 3 terobosan untuk pengentasan kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan kesenjangan sosial dengan cara percepatan pembangunan infrastruktur, penyiapan kapasitas produktif dan sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu deregulasi dan dibirokratisasi.

Agenda terakhir ditutup dengan doa dan ajakan dari Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna S,Ip.

 

 

PROFIL SEKRETARIAT DPRD KBB

I. PROFIL SEKRETARIAT DPRD   

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat dengan pembentukan dan susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Kemudian telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Diberlakukannya tentang Tugas Pokok , Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat, sesuai dengan ketentuan umum dalam Peraturan Daerah ini adalah :

  1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
  2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
  3. Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat.
  4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Bandung Barat.
  5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD.
  6. Alat kelengkapan DPRD adalah Kelengkapan DPRD yang terdiri dari Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan anggaran, Badan Kehormatan, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  7. Sekretris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
  8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.
  9. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
  10. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
  11. Satuan Organisasi Sekretariat DPRD adalah Satuan Organisasi Sekretariat DPRD yang terdiri dari Sekretaris DPRD, Bagian dan Sub Bagian.
  12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas , wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.
  13. Kelompok Pakar atau Tim ahli adalah Tenaga Ahli atau Pakar yang terhimpun dalam Kelompok Pakar atau Tim Ahli pada DPRD.

 

II. Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas  dan Tata Kerja Sekretariat 

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung mempunyai kedudukan dan tugas sebagai berikut :

A. Kedudukan

  • Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  • Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD.

B. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

C. Susunan Organisasi

Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung. Adapun Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung terdiri atas :

  • Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok memimpin, membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Sekretariat mempunyai fungsi :

  1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
  2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
  3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
  4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
  • Bagian Umum

Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala,Bagian dan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas — tugas di bidang pengelolaan administrasi umum yang meliputi pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pelayanan humas serta keprotokolan Sekretariat DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bagian Umum mempunyai fungsi :

Penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pelayanan administrasi umum Sekretariat DPRD;

  1. Penyelenggaraan pengelolaan urusan ketatausahaan;
  2. Penyelenggaraan pengelolaan urusan kerumahtanggaan;
  3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan humas dan keprotokolan;
  4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  5. Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pengelolaan administrasi umum Sekretariat DPRD.

Bagian Umum, membawahi :

  1. Sub Bagian Ketatausahaan;
  2. Sub Bagian Rumah Tangga;
  3. Sub Bagian Humas dan Protokol.
  • Bagian Persidangan

Bagian Persidangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan mempunyai tugas pokok pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas — tugas di bidang pengkoordinasian pelayanan persidangan yang meliputi penyusunan program dan pelaporan DPRD, pelayanan rapat dan risalah serta pelayanan administrasi alat kelengkapan DPRD. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bagian Persidangan mempunyai fimgsi :

  1. Penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pelayanan persidangan;
  2. Penyelenggaraan pengelolaan urusan penyusunan program dan pelaporan;
  3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan pelayanan rapat dan risalah;
  4. Penyelenggaraan pengelolaan urusan pelayanan administrasi alat kelengkapan DPRD;
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  6. Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pelayanan persidangan.

Bagian Persidangan, membawahi :

  1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
  3. Sub Bagian Alat Kelengkapan DPRD.
  • Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Bagian Hukum dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas — tugas di bidang pelayanan hukum dan perundang­-undangan, yang meliputi pengolahan data, dokumentasi dan perpustakaan, pengkajian dan pengembangan hukum serta produk DPRD dan perundang‑undangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

  1. Penyelenggaraan pengelolaan urusan pengolahan data, dokumentasi dan perpustakaan;
  2. Penyelenggaraan pengelolaan urusan pengkajian dan pengembangan hukum;
  3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan produk DPRD dan perundang­undangan;
  4. Pelayanan fasilitasi materi hukum bagi kegiatan DPRD;
  5. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  6. Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pelayanan hukum dan perundang-undangan.

Bagian Hukum dan Perundang-undangan, membawahi :

  1. Sub Bagian Pengolahan Data, Dokumentasi dan Perpustakaan;
  2. Sub Bagian Pengkajian dan Produk Hukum DPRD;
  • Bagian Keuangan

Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi anggaran, akuntansi dan verifikasi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

  1. Penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional pengelolaan administrasi keuangan;
  2. Penetapan pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD;
  3. Penyelenggaraan pengelolaan urusan anggaran;
  4. Penyelenggaraan pengelolaan urusan akuntansi;
  5. Penyelenggaraan pengelolaan urusan verifikasi;
  6. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  7. Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan Perangkat Daerah, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang pengelolaan administrasi keuangan.

Bagian Keuangan, membawahi :

  1. Sub Bagian Anggaran;
  2. Sub Bagian Verifikasi.
  • Kelompok Jabatan Fungsional

Pengaturan tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional diatur lebih lanjut setelah dibentuk dan ditetapkan jenis dan jenjangnya oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung terdiri dari :

  1. Umum :
  • Hal – hal yang menjadi tugas pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan;
  • Pelaksanaan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur staf pelayanan DPRD kegiatan taktis operasional dan teknis administratif diselenggarakan oleh Bagian dan Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing — masing;
  • Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah serta da1am menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya;
  • Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi;
  • Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.
  1. Pelaporan :
  • Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya ber­pedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  • Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan;
  • Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya;
  • Sekretaris DPRD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas serta tepat pada waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

  1. Hal Mewakili
  • Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan, Sekretaris DPRD dapat menunjuk Kepala Bagian berdasarkan senioritas dan kepangkatannya atau sesuai dengan pembidangan tugasnya;
  1. Kepegawaian
  • Pejabat eselon II dan III Perangkat Daerah Kabupaten Bandung diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
  • Pejabat eselon IV Perangkat Daerah Kabupaten Bandung dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan oleh Bupati.
  1. Pembiayaan 

    Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penerimaan sumber lain yang sah.

Yayat T Soemitra: Ajarilah Anak Naik Kuda

yayat

Wakil Bupati Bandung Barat Drs. H. Yayat T Soemitra mengemukakan, anak sebaiknya mendapatkan pendidikan agama dengan baik. Dengan belajar agama, diharapkan anak menjadi pribadi yang masagi, sehat secara moral dan sehat secara jasmani. Bahkan agama memerintahkan orang tua mengajarkan anaknya untuk naik kuda, memanah, dan berenang.

“Agama memang luar biasa, sampai mengajarkan agar orang tua mengajari anak naik kuda. Dan Eco Pesantren Daarut Tauhid mengajarkan naik kuda dan memanah. Saya sangat mengagumi,” kata Yayat Soemitra saat membuka Bimbingan Teknik Kepemimpinan dan Kewirausahaan bagi Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kabupaten Bandung Barat di Eco Pesantren Daarut Tauhid Parongpong, Kamis (17/3/2016).

Hadir sebagai pengisi materi K.H. Abdullah Gymnastiar dan Ketua Penggerak PKK Kabupaten Bandung Barat Hj. Elin Abubakar, dan Ketua Himpaudi Kabupaten Bandung Barat Rinrin Noorfaidah. Bintek Kepemimpinan dan Kewirausahaan diikuti sekitar 1.000 orang guru PAUD se-Bandung Barat. Setelah selesai acara pembukaan, Wakil Bupati sempat belajar menaiki kuda dari Aa Gym.

Menurut Aa Gym, kuda merupakan binatang yang sangat penuh pengertian dan tahu berterima kasih. Itulah sebabnya, sebelum naik kuda,  penumpang sebaiknya mengelus dan membelai kepalanya sebagai ekspresi sayang. Setelah kuda berjalan dengan baik, penumpang juga sebaiknya menepuk punggung dengan lembut sebagai pernyataan bahwa kuda tersebut telah bekerja dengan baik.

“Jika diperlakukan dengan baik, maka kuda siap mengantar penumpangnya ke mana pun dibutuhkan. Kuda akan belok ke kiri atau ke kanan terserah penumpang yang telah bersikap baik itu,” ujar Aa Gym.

Yayat Soemitra meyakini kebenaran hadis tentang sunahnya naik kuda, memanah, dan berenang itu. Meski demikian, jika seseorang tidak memiliki kuda, apalagi zaman sekarang jumlah kuda semakin berkurang, masyarakat dapat memaknai naik kuda dengan belajar menyerit kendaraan. Sebab, zaman dahulu, kuda merupakan kendaraan, baik untuk bepergian maupun saat berperang.

“Dalam zaman seperti sekarang, mungkin kita bisa memaknai, keterampilan menyetir mobil, naik motor, atau mengemudikan kendaraan tertentu hukumnya sunah. Dengan memiliki keterampilan menyetir, memungkinkan masyarakat melakukan mobilitas sehingga hidup menjadi semakin produktif. Yang pasti, di balik ajaran agama selalu ada hikmah yang bermanfaat bagi manusia,” ujar Yayat Soemitra. (WA/Sukma/Arya/Newsroom Bandung Barat)

Tanggulangi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak dari Tingkat Terbawah

Bupati Bandung Barat Drs. H. Abubakar, M.Si. menginginkan agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di daerahnya terus berkurang, bahkan hilang sama sekali. Nilai luhur bangsa seperti saling asah, saling asih, dan saling asuh sesungguhnya merupakan warisan leluhur bangsa yang mendorong masyarakat untuk saling menyayangi, bukan saling mengeksploitasi.

“Semua pihak harus bekerja sama agar tindak kekerasan ini dapat ditanggulangi, mulai tingkat RT, RW, desa, camat, hingga tingkat kabupaten. Sebaiknya kita menebarkan kasih sayang untuk mengatasi problem ini,” kata Bupati saat meresmikan Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2T2A) Kabupaten Bandung Barat, di Gedung B Pusat Perkantoran Kabupaten Bandung Barat Jln. Padalarang-Cisarua Km2 Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, Senin (14/3/2016).

Hadir dalam kesempatan itu Kepala Badan Pemerdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Drs. H. Asep ilyas, M.Si.; Ketua Tim Pembina PKK Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Netty Prasetyani; para ibu-ibu PKK Kabupaten Bandung Barat; para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan para camat se-Kabupaten Bandung Barat.

Menurut Bupati, fenomena meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan oleh semakin meningkatnya paham materialisme yang mengukur segala sesuatu dari materi. Kecintaan terhadap hal yang bersifat duniawi menabrak semua hal, termasuk mengorbankan wanita dan anak-anak demi meraih keinginan yang diinginkan.

Kembali kepada nilai luhur bangsa, minimal dapat mengurangi tingkat kekerasan ini bahkan dapat menghilangkan sama sekali. Di samping itu, mengembangkan nilai agama juga dapat mereduksi berbagai kasus kekerasan. Sebab, nilai agama mendorong tingkat disiplin masyarakat hingga mereka berhati-hati dalam bertindak.

Bupati KBB mengakui, kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi dalam bentuk yang cukup bervariasi. Kekerasan terhadap perempuan ini tidak lagi memandang korban dari satu dimensi, namun banyak dimenasi, seperti usia, jenis kelamin, status sosial, dan sebagainya. Tapi, tindak kekerasan masih menempatkan perempuan sebagai objek korban.(WA/Sukma/Newsroom Kabupaten Bandung Barat)

KEBAKARAN PASAR TAGOG PADALARANG

IMG_8270-compressed

PADALARANG – Siaga Piket terus kami jalankan 2 X 24 Jam dan banyak sekali aktifitas para personil kerjakan ketika siang hari antara lain ikut serta dalam latihan untuk memperingati hut damkar tingkat jawa barat akan tetapi tugas utama kami untuk siaga piket selalu rutin kami kerjakan.

Telepon kantor berbunyi yang mengindikasikan menurut informasi Telah terjadi kebakaran pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2016 sekitar pukul 23.20 WIB yang berlokasi di Pasar Tagog Padalarang dengan Luas Areal Kebakaran kurang lebih 380 M persegi yang berupa kios kios atau lapak para pedangang kecil dengan kerugian belum bisa ditaksir sedangkan penyebab kebakarannya masih dalam penyelidikan petugas kepolisian. Dalam Jangkauan respon time 5 menit saja kami UPT Pemadam Kebakaran telah meluncurkan 5 unit armada pemadam kebakaran Kab. Bandung Barat, dengan dibantu oleh pemadam kebakaran Kab. Bandung, Kota Cimahi Dan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung.

Para kesatria biru terus berjibaku memadamkan si jago merah dengan kegigihan mereka alhamdulilah si jago merahpun bisa kami di jinakan pada pukul 01.15 WIB dengan pendinginan berkisar sampai dengan pukul 01.45 WIB. maka kami gajah merah satria biru UPT Pemadam Kebakaran Kabupaten bandung Barat langsung kembali ke Markas Komando Di Kota baru Parahyangan.

CAMAT LEMBANG OPTIMIS PELAKSANAAN PIN POLIO DI KECAMATAN LEMBANG BISA SUKSES

PIN POLIO

Camat Lembang dan Ibu sedang memberikan PIN Polio secara simbolis Selasa, 8/03/2016

Sebanyak 15.617 balita di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menjadi sasaran pekan imunisasi nasional (pin) yang sudah mulai dilaksanakan serentak mulai dari tanggal 8 hingga 15 maret 2016 yang tersebar di 224 Pos PIN.

Pelaksanaan pencanangan PIN tingkat Kabupaten yang dibuka oleh Bapak Bupati Bandung Barat  melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan tingkat Kabupaten dan Kecamatan, Instansi Vertikal, SKPD dan Para Kepala Desa serta dihadiri juga oleh Ketua TP PKK Kabupaten, Kecamatan dan Desa berikut para Kadernya.

“Para Kades  kemudian secara estafet mencanangkan dan mensosialisasikan kembali di masing-masing Desa kepada kader dan diteruskan kembali kepada warganya,” ujar Camat Lembang Endang Hadiat.

Menurut Camat Lembang “pencanangan pin yang pelaksanaan programnya dikhususkan bagi balita umur 0-59 bulan, kesuksesannya bukan hanya menjadi tanggung jawab Camat dan Kades, tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk MUI, PKK, Kader Posyandu, Tokoh Masyarakat, dan semua potensi pemuda yang ada di Kecamatan Lembang”.

“Kami mengajak semua pihak yang ada di Kecamatan Lembang ini untuk menyamakan visi, persepsi demi pencapaian pin sesuai target sasaran”.

Camat Lembang optimis pelaksanaan PIN di Kecamatan Lembang bakal  sukses hingga mencapai target sasaran, tentu ini adalah berkat tekad, semangat dan upaya kebersamaan serta tanggung jawab semua pihak.

“Keberhasilan PIN di Kecamatan Lembang sudah dapat dirasakan sekarang.  Sebab, saat ini semua pihak turut membantu suksesnya pelaksanaan PIN,” ungkap Camat Lembang.

Yayat Soemitra: Tak Ada Kaitan antara Gerhana dengan Perubahan Politik

10_0

Wakil Bupati Bandung Barat Drs. H. Yayat T. Soemitra menyatakan, Gerhana Matahari Total (GMT) yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia dan Gerhana Matahari Parsial seperti terjadi di Pulau Jawa, termasuk di Bandung dan sekitarnya, tidak ada kaitannya dengan berbagai perubahan politik yang mungkin yang terjadi di Indonesia. Sebab, politik memiliki pakemnya sendiri, sedangkan gerhana merupakan fenomena alam dan dapat diteliti secara ilmiah.

“Kita kembalikan saja persoalan gerhana kepada agama. Karena kita tidak bisa mengetehui kehendak Allah, maka kita sebaiknya bershalat dan berdoa agar setiap peristiwa yang terjadi mendapatkan berkah dari-Nya,” kata Yayat Soemitra usai mengikuti Shalat Kusuf  di Masjid Ar-Ridwan, Jln. Raya Gadobangkong, Desa Gadobangkong, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (9/3/2016) pagi. Bertindak sebagai imam dan khatib, K.H. Yusuf Solihin.

Wakil Bupati Bandung Barat lebih mempercayai terhadap hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim yang menyatakan, “Sesungguhnya Matahari dan Bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda Allah. Tidaklah terjadi gerhana Matahari dan Bulan karena kematian seseorang atau karena hidup (lahirnya) seseorang. Apabila kalian melihat (gerhana) Matahari dan Bulan, maka berdoalah kepada Allah dan shalatlah hingga tersingkap kembali.”

Hadis tersebut menunjukkan bahwa, gerhana Matahari atau Bulan bukanlah kila-kila akan terjadinya peristiwa ini dan itu. Juga bukan pula akibat kematian seseorang atau kelahiran seseorang. Gerhana mutlak menunjukkan Kemahabesaran Allah. Itulah sebabnya, sikap yang terbaik adalah pasrah kepada Zat Yang Maha Pencipta.

Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad saw., yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, gerhana justru harus menjadi momentum umat manusia lebih beramal saleh. Kata Rasulullah, saat terjadi gerhana, umat Islam hendaknya melaksanakan tujuh hal. Yaitu hendaknya melakukan shalat gerhana, berdoa, istighfar, takbir, zikir, bersedekah dan memerdekakan budak. (WA/Aryawan/Newroom Kabupaten Bandung Barat)

Bosscha Ajak Warga Nonton Bareng Gerhana Matahari Total

TEMPO.CO, Bandung – Observatorium Bosscha di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, mengajak masyarakat mengamati gerhana matahari total bersama-sama  pada 9 Maret 2016. Kegiatan itu digelar di lapangan tenis berkapasitas 400 orang yang strategis untuk melihat proses gerhana matahari secara jelas.

Koordinator kunjungan Observatorium Bosscha Evan Irawan Akbar mengatakan warga bisa langsung datang ke Observatorium Boscha tanpa perlu mendaftar terlebih dahulu.
Observatorium Bosscha menyediakan 100 kaca mata matahari dan tiga teleskop  berdiameter 20 sentimeter yang bisa digunakan pengunjung untuk mengamati gerhana matahari total.

“Pengunjung harus antri untuk bisa melihatnya di teleskop, dan bergantian memakai kacamata mataharinya,” kata Evan kepada Tempo, Rabu, 17 Februari 2016.

Evan menjelaskan gerhana matahari yang terlihat di Bandung hanya parsial atau sebagian. Piringan matahari yang akan tertutup bulan, kata Evan, sebesar 88 persen. “Waktu puncak gerhananya di Bandung pukul 07.21 WIB, dimulai sekitar 06.30 dan selesai gerhana sekitar 08.30 WIB,” katanya.

Selain mengamati gerhana matahari, pengunjung Oservatorium Bosscha juga bisa menyaksikan siaran langsung gerhana matahari total di Balikpapan dan Poso. Tayangan tersebut dibuat oleh tim peneliti  Observatorium Bosscha yang berada di kedua daerah tersebut.

Evan mengatakan Observatorium Bosscha menyebar tim penelitinya ke daerah lintasan gerhana matahari total. Selain mengamati korona matahari saat gerhana, para astronom itu juga meneliti pengaruh gerhana terhadap gravitasi dengan pembuatan pendulum.

ANWAR SISWADI

berikut ilustrasi gerhana matahari 9 maret 2016